Jakarta (MI) : Kedatangan pemimpin Korea Utara (Korut) dalam rangka memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) masih belum jelas. Diplomat Amerika Serikat (AS) menilai hal ini tidak masalah.
"Jika dia ingin datang, tidak masalah," ujar Utusan Khusus AS untuk Urusan HAM Korea Utara, Robert King, di At America, Pacific Place, Jakarta, Rabu (25/2015).
Mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Korut, King menilai ada beberapa hal yang harus ditempuh oleh negara tetangga Korea Selatan (Korsel), agar tuduhan ini tidak dipermasalahkan.
"Mereka harus mengakui pelanggaran HAM dan menghapus tempat penahanan. Dan penutupan tempat penahanan merupakan arah yang penting dan tepat," lanjutnya.
"Korut melarang penyelidik mengunjungi kamp tahanan ini. Apa yang kami ketahui dari kamp ini, berdasarkan dari orang yang sudah pernah ditahan di kamp itu. Beberapa dari mereka suidah dibebaskan, sementara lainnya melarikan diri," tegas King.
Sementara mengenai keberadaan tempat penahanan tersebut, penyelidik PBB berhasil mengkonfirmasi keberadaannya berdasarkan keterangan mantan tahanan dan dikonfirmasi oleh citra satelit Google.
"Jadi, jika Korut mengambil langkah untuk membebaskan tahanan dari kamp dan menutup kamp ini, tentu ini menjadi arah yang positif," menurutnya.
Mengenai peran yang bisa dilakukan Indonesia untuk penegakan HAM, King melihat Indonesia sebagai negara penting yang diajak diskusi mengenai isu HAM.
Tiongkok juga menjadi bahasan yang penting bagi King. Khusus mengenai pembelot Korut yang dipulangkan oleh Tiongkok, King hanya menyebutkan pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Tiongkok beberapa kali dan mengenai banyak topik.
"Jika dia ingin datang, tidak masalah," ujar Utusan Khusus AS untuk Urusan HAM Korea Utara, Robert King, di At America, Pacific Place, Jakarta, Rabu (25/2015).
Mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Korut, King menilai ada beberapa hal yang harus ditempuh oleh negara tetangga Korea Selatan (Korsel), agar tuduhan ini tidak dipermasalahkan.
"Mereka harus mengakui pelanggaran HAM dan menghapus tempat penahanan. Dan penutupan tempat penahanan merupakan arah yang penting dan tepat," lanjutnya.
"Korut melarang penyelidik mengunjungi kamp tahanan ini. Apa yang kami ketahui dari kamp ini, berdasarkan dari orang yang sudah pernah ditahan di kamp itu. Beberapa dari mereka suidah dibebaskan, sementara lainnya melarikan diri," tegas King.
Sementara mengenai keberadaan tempat penahanan tersebut, penyelidik PBB berhasil mengkonfirmasi keberadaannya berdasarkan keterangan mantan tahanan dan dikonfirmasi oleh citra satelit Google.
"Jadi, jika Korut mengambil langkah untuk membebaskan tahanan dari kamp dan menutup kamp ini, tentu ini menjadi arah yang positif," menurutnya.
Mengenai peran yang bisa dilakukan Indonesia untuk penegakan HAM, King melihat Indonesia sebagai negara penting yang diajak diskusi mengenai isu HAM.
Tiongkok juga menjadi bahasan yang penting bagi King. Khusus mengenai pembelot Korut yang dipulangkan oleh Tiongkok, King hanya menyebutkan pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Tiongkok beberapa kali dan mengenai banyak topik.
Diplomat AS: Kami Negara Besar, Tapi Tak Sepenuhnya Berkuasa
Utusan Khusus AS untuk Urusan HAM Korea Utara, Robert King mengatakan, negaranya tak sepenuhnya memiliki kekuasaan besar.
Ucapan King tersebut dilontarkannya ketika dalam diskusi membahas mengenai pelanggaran HAM di Korea Utara (Korut), di At America, di Jakarta, Rabu (25/2/2015).
"Mengenai apa yang akan dilakukan oleh AS dalam mengatasi Korut. Salah satu yang kami lakukan adalah kami tidak berusaha melakukan segalanya sendiri," ujar King.
"Kami negara besar, tetapi kami bukan negara yang tidak sepenuhnya memiliki kekuasaan besar. Salah satu hal yang kami anggap berguna adalah bekerja sama dengan negara lain dengan tujuan yang sama," tegasnya.
King menambahkan, AS bekerja sama dengan banyak negara seperti Indonesia dan negara lain. Negeri Paman Sam juga bekerja sama dengan negara lain melalui PBB untuk masalah Korut.
"Mengenai sanksi ekonomi oleh AS, tidak sepeneiuhnya berhasil bila dilakukan kami sendiri. Untuk itu kami turut serta dengan bekerja sama dengan DKK PBB," ungkapnya King.
Menurutnya, sanksi yang diterapkan kepada Korut akan lebih efektif jika bekerja sama dengan negara lain.
Ucapan King tersebut dilontarkannya ketika dalam diskusi membahas mengenai pelanggaran HAM di Korea Utara (Korut), di At America, di Jakarta, Rabu (25/2/2015).
"Mengenai apa yang akan dilakukan oleh AS dalam mengatasi Korut. Salah satu yang kami lakukan adalah kami tidak berusaha melakukan segalanya sendiri," ujar King.
"Kami negara besar, tetapi kami bukan negara yang tidak sepenuhnya memiliki kekuasaan besar. Salah satu hal yang kami anggap berguna adalah bekerja sama dengan negara lain dengan tujuan yang sama," tegasnya.
King menambahkan, AS bekerja sama dengan banyak negara seperti Indonesia dan negara lain. Negeri Paman Sam juga bekerja sama dengan negara lain melalui PBB untuk masalah Korut.
"Mengenai sanksi ekonomi oleh AS, tidak sepeneiuhnya berhasil bila dilakukan kami sendiri. Untuk itu kami turut serta dengan bekerja sama dengan DKK PBB," ungkapnya King.
Menurutnya, sanksi yang diterapkan kepada Korut akan lebih efektif jika bekerja sama dengan negara lain.
Indonesia Bisa Dorong Korut untuk Kerja Sama HAM
Pelapor Khusus PBB untuk Urusan Korea Utara (Korut) Marzuki Darusman menyebutkan peran yang bisa dilakukan Indonesia, mengenai kondisi HAM di Korut.
"Kita mempunyai hubungan yang baik. Kita bisa menjadi mediator untuk membujuk Korut untuk melakukan lebih banyak kerja sama dibidang HAM untuk memperbaiki keadaan di sana," ujar Marzuki Darusman, di At America, Pacific Place, Jakarta, Rabu (25/2/2015).
"Indonesia bisa mengambil Peranan itu, di mana sedikit negara yang memiliki hubungan denan Korut," tuturnya.
Menurut Marzuki, Semenanjung Korea adalah kawasan yang meliatbatkan empat negara dengan ekonomi terbesar dunia, seperti Jepang, Korsel, Tiongkok dan Rusia.
"Indonesia secara lebih geopolitik berkepentingan menyelesaikan masalah Korea. Indonesia berkepentingan bahwa apa yang terjadi di sana bisa berdampak luas bagi kepentingan Indonesia, keamanan energi, ekonomi dan umum," jelasnya.
"Kita mempunyai hubungan yang baik. Kita bisa menjadi mediator untuk membujuk Korut untuk melakukan lebih banyak kerja sama dibidang HAM untuk memperbaiki keadaan di sana," ujar Marzuki Darusman, di At America, Pacific Place, Jakarta, Rabu (25/2/2015).
"Indonesia bisa mengambil Peranan itu, di mana sedikit negara yang memiliki hubungan denan Korut," tuturnya.
Menurut Marzuki, Semenanjung Korea adalah kawasan yang meliatbatkan empat negara dengan ekonomi terbesar dunia, seperti Jepang, Korsel, Tiongkok dan Rusia.
"Indonesia secara lebih geopolitik berkepentingan menyelesaikan masalah Korea. Indonesia berkepentingan bahwa apa yang terjadi di sana bisa berdampak luas bagi kepentingan Indonesia, keamanan energi, ekonomi dan umum," jelasnya.
Sumber : Metrotvnews