Jakarta (MI) : Indonesia dan Amerika Serikat melakukan kerjasama dalam bidang peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertahanan siber. Kerjasama ini diwujudkan melalui penyelenggaraan seminar untuk yang kedua kalinya, “Cyber Defence Seminar Phase II” yang berlangsung tanggal 23 sampai dengan 26 Februari 2015.
Seminar dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Dr. Ir. Timbul Siahaan, Senin (23/2) di kantor Ditjen Pothan Kemhan, Jakarta. Seminar diikuti peserta dari Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan serta instansi terkait lainnya.
Seminar dengan tema “Design and Implement the Element of A National Cyber Defence Strategy” ini diselenggarakan oleh Ditjen Pothan Kemhan bekerjasama dengan Office of Defence Cooperation, Embassy of the United States.
Seminar ini merupakan kelanjutan dari seminar Cyber Security Phase 1 yang telah dilaksanakan tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2014, sebagai bagian untuk meningkatkan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat khususnya dalam upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang siber.
Dirjen Pothan Kemhan dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu infrastruktur pembangunan sebuah bangsa. Peran dan pengaruh teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, sehingga gejala ini menjadi sebuah perhatian tidak saja oleh pemerintah namun juga oleh seluruh pemangku kepentingan pengguna teknologi informasi dan komunikasi.
Menurut Dirjen Pothan Kemhan, dalam membangun kekuatan pertahanan siber ini, berbagai keahlian yang perlu dimiliki misalnya di bidang strategi keamanan dan pengamanan serta serangan informasi (information security and warfare), ahli meretas (hacking), spionase (espionage), forensik digital (digital forensic) dan analisis keamanan jaringan (network security analyst).
Melihat berbagai realitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika logika perang mengalami perubahan dari konvensional menuju perang siber, maka TNI pun dituntut kesiapannya mengimplementasikan teknologi perang modern guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pertahanan siber sebagai bagian dari pertahanan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan dalam koordinasi pelaksanaannya. Dalam mengantisipasi hal tersebut, saat ini Kemhan juga telah dalam proses akhir untuk membentuk kelembagaan struktural Pusat Pertahanan Siber.
Namun, mengingat perlunya penyelesaian secara cepat dan akurat, maka diperlukan koordinasi dengan semua lapisan masyarakat khususnya praktisi dan pengguna, sehingga dampak yang mungkin timbul dapat diminimalkan.
“Masalah siber adalah masalah yang mengancam kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, harus diatasi secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat”, tambahnya.
Bukan hanya karena sifatnya yang memberikan dampak ancaman yang luas, namun juga karena kompleksitas permasalahan dan tingkat kesulitannya, yang menuntut penguasaan kompetensi yang kompleks. Itu semua hanya dapat diatasi dengan sharing kompetensi berbagai pihak yang berkepentingan.
Hadir dalam acara pembukaan Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Yoedi Swastanto dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan. Hadir pula Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake, Command, Control, Communication and Cyber Director (J6) US Pacific Command, Rear Admiral Nancy A. Norton, USN.
Sumber : DMC Kemhan