Slovakia Dukung RI Jadi Anggota Tak Tetap DK PBB

Delegasi Konferensi Asia Afrika bersiap mengikuti pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Afrika di Jakarta Convention Center, Senin (20/4/2015). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Jakarta (MI) : Dukungan kepada Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) semakin deras datangnya. Kali ini dukungan tersebut datang dari salah satu negara di Eropa Timur, Slovakia.

Dukungan terhadap pencalonan RI itu disampaikan langsung Direktur Politik Kementerian Luar Negeri Slovakia, Lubomir Rehak. Dalam lawatannya ke Tanah Air, Rehak melontarkan dukungan saat bertemu Direktur Jenderal Amerika-Eropa Kemlu RI, Dian Triansjah Djani.

"Kedua pihak saling mendukung untuk pencalonan di berbagai organisasi internasional, termasuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020," ujar Kemlu RI dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2015).

Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Isu yang dibahas termasuk apa yang berlangsung di ASEAN, Uni Eropa, dan perkembangan di kawasan Asia, Eropa Tengah dan Timur, serta Timur Tengah.

Selain itu, imbuh Kemlu, RI dan Slovakia sepakat meningkatkan people-to-people-contact, antara lain melalui kerja sama antaruniversitas, program darmasiswa, serta penyelenggaraan Dialog Lintas Agama RI-Slovakia ke-2. Terkait hal itu, kedua pihak mengharapkan kemudahan fasilitas visa kunjungan singkat bagi Slovakia dan visa Schengen bagi Indonesia.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Slovakia dibuka sejak 1 Januari 1993. Peningkatan hubungan bilateral kedua negara ditandai dengan kunjungan Presiden Slovakia ke Indonesia pada tahun 2011.

Investasi Slovakia di Indonesia pada 2010-2014 tercatat sebanyak 12 proyek. Dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi, kedua negara telah mengadakan Sidang Komisi Bersama (SKB) sebanyak 3 kali dan Business Round-Table (BRT) sebanyak 8 kali.

SKB terakhir dilaksanakan pada 2 Desember 2013 secara back-to-back dengan BRT ke-8 dan menghasilkan penandatanganan beberapa MoU antar-pelaku usaha swasta (Direktorat Eropa Timur dan Tengah).








Sumber : Liputan6