JAKARTA (MI) : Kunjungan Presiden Joko Widodo pada 11-12 Mei 2015, ke Papua Nugini menghasilkan beberapa kesepakatan kerja sama. Salah satu kesepakatan berupa kerja sama pembangunan perekonomian di kawasan perbatasan.
"Ada beberapa yang dicapai, tetapi salah satu fokus adalah untuk memajukan kerja sama masalah perbatasan dan pengembangan perekonomian di perbatasan," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, Rabu (13/5/2015).
Menurut Arrmanatha, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Papua Nugni Peter O'neill sepakat untuk mengimplementasikan rencana aksi 2013 serta merealisasi dan mendorong berbagai nota kesepahaman yang disepakati tahun lalu.
Selain itu, Papua Nugini mendukung penuh keanggotaan Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), atau organisasi negara melanesia, karena secara geografis, Indonesia adalah bagian dari Melanesia. Hal lainnya yang juga dibahas adalah penanganan kejahatan lintas batas, masalah penyelundupan narkoba dan terorisme.
Kemudian, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman peningkatan sumber daya manusia untuk mengeksplorasi minyak dan energi, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan di bidang energi.
"Selain pertemuan bilateral, Presiden juga berbicara di hadapan 150 pengusaha di Papua Nugini. Perdagangan Papua Nugini dan Indonesia selama 2014 mencapai 206 juta dollar AS. Saat ini terdapat 1.200 tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor," kata Arrmanatha.
Sumber : KOMPAS