Helikopter Sipil Malaysia Mendarat Tanpa Izin di Helipad Milik TNI AD

NUNUKAN (MI) : Helikopter milik penerbangan sipil Malaysia, jenis Bell 9M-YMH, Minggu (28/6/2015) nekat mendarat tanpa izin di heliped milik TNI Angkatan Darat .

Heliped milik TNI AD itu berada di Pos Kotis Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia, Desa Aji Kunjing, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah berbatasan darat secara langsung dengan Malaysia di Pulau Sebatik.

Komandan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 521/ Dadaha Yudha, Letkol (Inf) Slamet Gunarso, memastikan, helikopter tersebut mendarat tanpa konfirmasi terlebih dahulu.
“Karena itu helinya tiba-tiba turun, kemudian terbang lagi. Itu tanpa konfirmasi,” ujarnya, Senin (29/6/2015) kepada wartawan.

Dia belum bisa memastikan, siapa yang berada di dalam helikopter dimaksud? Namun dipastikan helikopter tersebut milik Malaysia.

“Kita tidak tahu siapa, darimana? Yang jelas heli turun kemudian terbang lagi ke arah Malaysia.

Kita tidak tahu awalnya darimana dia datang, begitu terbang, mengudara arahnya ke Malaysia, mungkin dari Sabah. Isinya siapa, kita tidak tahu,” ujarnya.

Dari laporan yang diterimanya, ada tiga orang yang berada di dalam helikpoter. Menindaklanjuti pelanggaran dimaksud, Slamet kemarin langsung melaporkan ke komando atas.
“Kita laporkan saja. Itu kan heli sipil. Apa perintah dari pimpinan? Itu kita laksanakan sehingga penyelesaiannya jelas,” ujarnya.

Informasi yang diterima TRIBUNKALTIM.CO, helikopter dimaksud mendarat sekitar pukul 08.40 setelah berputar-putar tiga kali di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah.
Helikopter yang mendarat di instalasi militer TNI Angkatan Darat itu, menjadi perhatian sejumlah warga setempat. Mereka mengabadikan helikopter tersebut saat mendarat.
Namun tak sampai lima menit mendarat, helikopter dimaksud langsung terbang kembali setelah didekati prajurit TNI AD. Tidak ada seorangpun yang sempat keluar dari helikopter.

Medsos Dihebohkan dengan Foto Heli Malaysia Mendarat di Sebatik

Sebuah foto yang menggambarkan helikopter Bell warna putih yang diduga milik Malaysia akan mengudara, sementara satu anggota TNI berusaha mendekat heli tersebut. Sementara, puluhan warga perbatasan Kecamatan Sebatik, Kalimantan Utara, terlihat menonton peristiwa itu.

Foto tersebut terlihat menjadi foto profil beberapa warga di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, dan menyebab melalui media sosial. Entah darimana foto tersebut, namun berdasarkan penelusuran Kompas.com heli tersebut diperkirakan mendarat di helipad milik Satgas Pamtas 512/ Dadaha Yudha yang baru beberapa hari lalu menggantikan Satgas Pamtas 433/Julu Siri.

“Katanya kejadiannya Minggu pagi pukul 08:40 wita,“ ujar salah satu wartawan media lokal Viqor di Nunukan, yang juga mendapat kiriman gambar melalui jejaring sosial, Minggu (28/6/2015).
Berdasarkan keterangan warga yang mengunggah gambar tersebut, helikopter Bell 9M-YMH milik Negara Malaysia tersebut terlihat berputar-putar sebanyak tiga kali di atas wilayah Sebatik Tengah dan Sebatik Utara Pualu Sebatik, Indonesia. Semula, heli tersebut akan mendarat di pematang sawah yang telah disiapkan di wilayah Sebatik, Malaysia.

Namun, karena hujan deras di malam sebelumnya, membuat helipad yang disiapkan tidak bisa didarati. Akhirnya, heli yang diduga milik perusahaan Sabah Air tersebut akhirnya mencari tempat pendaratan alternatif.

Heli yang kabarnya ditumpangi Mendagri Negara Malaysia Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi tersebut akhirnya mendarat di Pos Kotis Satgas Pamtas Yonif 521/Dadaha Yudha yang terletak di Desa Aji Kunig. Heli tersebut diperkirakan mendarat selama kurang lebih lima menit.

Selama lima menit itu, tidak ada satupun penumpang yang turun. Saat salah satu anggota TNI berusah mendekat, heli tersebut kembali mengangkasa menuju wilayah Malaysia. Komandan Satgas Pamtas 521/Dadaha Yudha, Slamet Winarto, hingga malam ini belum berhasil dihubungi untuk dimintai konfirmasinya.

Sumber : TRIBUNNEWS

readmore »»  

Prajurit Yonif 521/DY amankan perbatasan Indonesia-Malaysia

Nunukan (MI) : Prajurit TNI AD dari Batalyon Infantri 521/Dadaha Yudha (Yonif 521/DY) Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya, Jawa Timur, mengamankan wilayah perbatasan menempati 19 pos yang berada di antara Republik Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Sebanyak 19 pos perbatasan tersebut berada sepanjang perbatasan dari Pulau Sebatik hingga Kecamatan Sebuku, yang berbatasan dengan Negeri Sabah, Malaysia, kemudian dari Kecamatan Lumbis Ogong hingga Kecamatan Krayan Selatan yang berbatasan dengan Negeri Sarawak, Malaysia.

Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 521/DY Letkol Inf Slamet Winarto saat tiba di Kabupaten Nunukan, Sabtu (20/6) sekitar pukul 14.00 Wita, menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab yang akan diemban sama dengan Batalion Infantri Lintas Udara Koamdo Cadangan Strategis TN AD (Yonif Linud Kostrad) 433/Julu Siri yang akan digantikannya.

Hanya saja, lanjut dia, wilayah penugasannya lebih luas dan panjang karena pengamanan perbatasan sebelumnya hanya dari Pulau Sebatik hingga Kecamatan Sebuku dengan menempati 15 pos perbatasan.

Ia mengungkapkan, misi utama yang akan dilakukan pertama adalah melanjutkan apa yang telah dilaksanakan prajurit Yonif Linud Kostrad 433/Julu Siri sekaligus menata internal prajuritnya selama bulan suci Ramadhan 1436 Hijriyah.

"Misi kami yang pertama adalah melanjutkan apa yang telah dilakukan batalion sebelumnya sambil menata kondisi prajurit selama bulan puasa ini," sebut Slamet Winarto.

Slamet Winarto juga menambahkan, bertambahnya pos perbatasan yang akan dijaga membuat jangkauan wilayahnya lebih luas, karena ada 4.000 patok perbatasan RI-Malaysia harus diamankan, sedangkan sebelumnya hanya menjaga 1.971 patok perbatasan.

Sumber : ANTARA

readmore »»  

Usai di Perbatasan, Yonif Linud 433/Julu Siri Berangkat ke Sudan

NUNUKAN (MI) : Yonif Linud 433/Julu Siri Kostrad Makassar di bawah pimpinan Letkol (Inf) Agustatius Sitepu melakukan serah terima tugas pengamanan perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan kepada Yonif 521/ Dadaha Yudha dibawah pimpinan Letkol (Inf) Slamet Gunarso.

Acara ini digelar Minggu (21/6/2015) malam di Mako Satgas Pamtas RI-Malaysia Jalan Fatahillah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Agustatius mengatakan, usai melaksanakan tugas menjaga perbatasan, pihaknya Senin (22/6/2015) bertolak kembali ke Makassar.

“Kita akan mempersiapkan diri berangkat menjadi pasukan penjaga perdamaian di Sudan, Afrika,” ujarnya.

Selama 10 bulan bertugas menjaga perbatasan, Yonif Linud 433/Julu Siri Kostrad Makassar telah menorehkan sejumlah prestasi. Keberadaan pasukan ini sangat ditakuti para pelaku penyelundupan terutama minuman keras, sabu-sabu dan TKI illegal. Pasalnya, pasukan ini tak mengenal kompromi terhadap pelaku kejahatan.

Selama bertugas di Kabupaten Nunukan, tercatat sebanyak kurang lebih 13.000 botol minuman keras telah ditangkap dalam 53 kali operasi.

Selain itu 1,3 kilogram sabu-sabu dengan 20 pelaku ditangkap dari 18 kali operasi. Sebanyak 8 pucuk senapan laras panjang dan 2 pucuk pistol rakitan juga berhasil diamankan.
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal tak luput dari pantauan Yonif Linud 433/Julu Siri Kostrad Makassar selain tugas utamanya melakukan pengawasan 1.987 patok perbatasan.
Agustatius menjelaskan, dari sisi teritorial pihaknya juga memiliki andil yang signifikan.
“Dari sisi pendidikan kami menugaskan 30 prajurit sebagai guru bagi anak-anak sekolah yang tersebar di 10 sekolah di Nunukan,” ujarnya.
Anggota TNI Angkatan Darat ikut terlibat menjadi tenaga bantuan medis bagi pustu dan posko kesehatan.

Pihaknya berupaya berbaur dengan masyarakat melalui ajang pertandingan olahraga seperti bola voli dan tenis yang selalu diiringi dengan menularkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.
Tak cukup di tingkat lokal, di tingkat internasional, pihaknya ikut mengantar Pramuka Nunukan menjadi juara umum di Tawau, Malaysia.

''Kami bersyukur keberadaan kami bisa mengantar mereka sampai ke sana, menjadi motivasi dan penyemangat bagi pelajar,'' katanya.
Bertugas di Kabupaten Nunukan memberikan kesan yang baik bagi Agustatius dan anak buahnya. Daerah ini sudah dianggap sebagai rumah, karena respon positif dari pemerintah setempat dan masyarakatnya.

Bagi mereka, bertugas menjadi penjaga perbatasan merupakan energi untuk menjadi tentara tangguh, menjadi pelopor barisan terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun disadari, dalam melaksanakan tugas-tugas di perbatasan tak semuanya bisa berjalan dengan mulus. Tugas sebagai tentara mengharuskan mereka memiliki fisik prima saat menempuh medan berat saat berpatroli. Risiko dipatok ular hingga kematian menjadi sahabat saat bertugas.
''Karena medan berat, ada anggota sakit, terlambat ditangani sampai meninggal di Seliku kemarin,'' katanya.

Duka yang dialami ini sepenuhnya dianggap sebagai ujian. Kedaulatan negara yang dipikul dipundaknya dirasakan lebih berat dari sekedar duka atas kehilangan salah satu prajurit terbaiknya.
Sitepu berpesan, pengganti pasukannya akan lebih baik dari mereka dengan terus menjaga keakraban sesama organisasi, pemda, seluruh lapisan masyarakat dan wartawan.

'Mereka merupakan mitra, menjadi kepanjangan tangan kami, terutama wartawan dari mereka sumber informasi bisa didapat dan dipelajari,'' ujarnya.







Sumber : TRIBUNKALTIM

readmore »»  

Australia Salahkan RI Tak Bisa Jaga Wilayah Perbatasan

Darwin (MI) : Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, melontarkan komentar pedas terhadap Indonesia.

Hal ini untuk menanggapi tuntutan Indonesia agar diberikan penjelasan mengenai laporan adanya pembayaran kru kapal pencari suaka agar bersedia kembali membawa imigran ilegal itu ke perairan Indonesia.

Menurut Bishop, justru Indonesia sendiri yang kecolongan dengan tak menerapkan pengawasan ketat terhadap area perbatasan. Sehingga, para pencari suaka bisa terus lolos dan berlayar menuju ke Negeri Kanguru dan Selandia Baru.

Harian The Australian, Senin, 15 Juni 2015, melansir ini merupakan komentar pertama Bishop, setelah pada pekan lalu, Perdana Menteri Tony Abbott menolak untuk membantah bahwa laporan tersebut tidak benar.

Dalam pengakuan kapten dan kru kapal pembawa imigran ilegal itu ke Kepolisian Rote, masing-masing dari mereka dibayar AUD$5.000 atau setara Rp51 juta. 

Pembayaran dilakukan dengan uang tunai dalam pecahan uang AUD$100. Bishop pun mengatakan siap menanti hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Indonesia terkait laporan penerimaan uang oleh kru kapal pencari suaka. Saat ini, kapten dan kru kapal telah ditahan oleh Polisi Rote untuk dimintai keterangan. 

"Cara paling baik bagi Indonesia menyikapi kekhawatiran Operasi Kedaulatan Perbatasan yaitu Indonesia melakukan operasi perbatasannya sendiri," kata Bishop. 

Dia menambahkan operasi kedaulatan perbatasan perlu dilakukan karena kapal dari Indonesia dengan kru yang juga orang Indonesia berhasil meninggalkan teritori Indonesia dengan tujuan untuk mengarah ke Australia.

Sementara itu, di saat yang bersamaan sindikat tersebut turut membawa para pencari suaka. 

Pernyataan itu diduga akan kian membuat tegang hubungan kedua negara usai sebelumnya diterpa isu hukuman mati terhadap dua bandar narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Komentar keras Bishop karena Australia yakin tak ada perbuatan yang mereka langgardi atas laut.

Sementara, otoritas Australia yang terlibat dalam aksi dorong perahu telah memastikan keselamatan para penumpang di dalam kapal. Selain itu, media Australia memperoleh informasi dari sumber terpercaya Polisi Indonesia turut terlibat dalam aksi sindikat pencari suaka. 

Mereka diduga menerima suap agar bisa meloloskan kapal pencari suaka berlayar ke Australia.

Menurut media Australia, pernyataan seorang pejabat kepolisian Indonesia yang kerap mengatakan mereka prihatin dengan keselamatan para pencari suaka tidak konsisten dengan fakta banyaknya personel kepolisian yang terlibat dan menerima suap dari sindikat tersebut.

Di dalam negeri Australia, isu ini menjadi santapan empuk bagi kelompok oposisi untuk terus mendesak pemerintahan Abbott agar memberikan penjelasan mengenai laporan tersebut. Partai oposisi, Buruh, justru menilai Abbott salah langkah jika selama ini bersikap diam terkait laporan tersebut. 

Pemimpin Partai Buruh, Bill Shorten pada hari Minggu kemarin menuding Menteri Imigrasi, Peter Dutton, yang justru menyelesaikan masalah dengan menambah isu baru. 

"Ini waktunya bagi Abbott untuk membuat jelas, apakah uang rakyat dari pembayar pembajak telah dibayarkan oleh pemerintahan Abbott ke para kriminal sindikat pencari suaka atau tidak? Warga Australia layak diberi penjelasan," tanya Shorten. 

Dari Brisbane, Menteri Imigrasi, Peter Dutton mengubah pernyataannya pada pekan lalu. 

"Pemerintah akan selalu melakukan yang terbarik bagi warga Australia dan akan bertindak sesuai dengan hukum dan aturan internasional. Namun, sejak awal kami telah mengatakan tak akan mengomentari operasi tertentu secara khusus," kata Dutton. 

Abbott sendiri pada Jumat pekan lalu juga menolak untuk menjelaskan secara detail apakah laporan itu benar. Baginya yang terpenting, kapal pencari suaka berhasil dicegat, walau harus menghalalkan berbagai cara.

"Apa yang kami lakukan adalah kami menghentikan kapal dengan berbagai upaya. Saya hanya tak ingin menjelaskan lebih jauh bagaimana itu dilakukan, karena banyak hal yang harus dilakukan oleh badan penegakkan hukum. Saya pikir itu perlu, karena hal tersebut sulit dan di waktu tertentu pekerjaan ini berbahaya," kata pemimpin Partai Liberal itu saat diwawancarai di radio 3AW.

Abbott malah yakin dengan berhasil menghentikan kapal, artinya Australia berhasil mencegah tak ada lagi pencari suaka yang tewas di laut. 

"Justru dengan menghentikan kapal, kami berhasil meningkatkan hubungan kami dengan Indonesia," Abbott menambahkan.

Sumber : VIVA

readmore »»  

Pemerintah Akan Kucurkan Rp1,4 Triliun untuk Bangun Pulau Sebatik

Nunukan (MI) : Pemerintah segera mengucurkan anggaran Rp1,4 triliun untuk membangun sarana dan prasarana di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hal itu merupakan bentuk perhatian pemerintah ke wilayah perbatasan.

"Dana sebesar Rp1,4 triliun segera dikucurkan untuk membangun sejumlah fasilitas infrastruktur di wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan. Dana ini khusus untuk pembangunan di Pulau Sebatik," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno di Nunukan, kemarin.

Selain dana itu, katanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah mengalokasikan dana untuk membangun wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan dengan jumlah yang lebih besar.
Dia menegaskan Presiden Joko Widodo komitmen membangun wilayah perbatasan yang selama ini masih banyak mengalami kendala dan keterbatasan. Dia menyatakan, Presiden serius ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Langkah awal yang dilakukan, lanjutnya, adalah membangun fasilitas yang dapat memperlancar transportasi seperti jalanan, pelabuhan, dan kapal angkutan, serta ketersediaan sarana lainnya seperti pasar dan sekolah.
Dia juga menyampaikan, pemerintah intensif berkunjung ke wilayah perbatasan untuk melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan cara itu, keterbatasan dan penyebab ketergantungan warga Indonesia dengan negara tetangga bisa diketahui.

Tedjo berharap, melalui pembangunan sejumlah fasilitas yang dianggap mendesak itu, tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan semakin membaik. Ketergantungan dengan negara lain mulai berkurang.

Sumber : Metrotvnews

Metrotvnews

readmore »»  

DPR: Alutsista TNI di Wilayah Perbatasan Masih Minim

Nunukan (MI) : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengakui kondisi alutsista bagi prajurit TNI dan kepolisian di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masih sangat minim.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum dan Keamanan, Desmond J Mahesa di Nunukan, Senin (15/6), mengutarakan kunjungannya di daerah itu dalam rangka melihat langsung kondisi keamanan dan pertahanan negara di perbatasan RI-Malaysia termasuk kemampuan alutsista yang dimiliki.

Berkaitan dengan itu, untuk membuktikan kekurangan peralatan tersebut, dia mengatakan, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masih minimnya peralatan perang dan pengamanan perbatasan.

"Saya sengaja datang disini (Nunukan) untuk melihat langsung kondisi peralatan yang dimiliki aparat pengamanan TNI dan kepolisian di perbatasan," ujar legislator Partai Gerindra ini seraya menambahkan Polda Kaltim telah melaporkan soal kekurangan pesawat dan persenjataan bagi penjaga wilayah perbatasan sehingga perlu direspon.

Persoalan pengamanan perbatasan, lanjut Desmond J Mahesa, tentunya dibutuhkan alutsista yang memadai termasuk jumlah personil semua jajaran TNI dan kepolisian di Kabupaten Nunukan yang luas wilayahnya berbatasan dengan Negeri Sabah hingga Negeri Sarawak, Malaysia.

Desmond J Mahesa juga menanggapi soal pesawat dan kapal perang Malaysia sering ditemukan memasuki wilayah Indonesia di daerah itu karena kemungkinan ingin menguji kemampuan aparat keamanan.

Oleh karena itu, apabila kondisi alutsista kita masih sangat minim di wilayah perbatasan maka tidak tertutup kemungkinan akan melakukan langkah yang sama pada masa yang akan datang yang berdampak pada kewibawaan NKRI.

Berkaitan dengan persoalan yang dialami di wilayah perbatasan ini, Komisi III DPR RI tentu akan membicarakannya dengan pemerintah untuk menemukan solusi agar negara tetangga tidak serta merta melakukan tindakan-tindakan yang provokatif.

Sumber :  Harianterbit

readmore »»  

TNI akan Ingatkan Pesawat Malaysia untuk Tak Masuk Ambalat

Jakarta (MI) : Pesawat militer Malaysia beberapa kali kedapatan melanggar dan masuk ke wilayah Indonesia. Dari hasil evaluasi TNI, diduga terdapat unsur kesengajaan bagi pesawat asal Negeri Jiran itu ketika memasuki dan melihat wilayah Nusantara, khususnya di wilayah sengketa Ambalat.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan dengan mengingatkan pimpinan tertinggi tentara Malaysia agar tak melakukan hal itu.

"Pasti nanti akan diingatkan ya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Moeldoko menyampaikan pihaknya sebenarnya telah bersepakat dengan panglima tentara Malaysia untuk tidak membuat hubungan antara kedua negara kembali memanas akibat isu perselisihan di sekitar Ambalat.

"Sebenarnya kami sudah bersepakat dengan panglima mereka (Malaysia) untuk masalah Ambalat jangan lagi. Kita ada di sana, kita saling menjaga saja. Kalian menjaga, saya juga menjaga. Kami sudah sepakat," kata dia.

Moeldoko mengaku belum tahu apakah akan memberikan teguran atau tidak. Pasalnya, menurut dia, dalam melakukan diplomasi harus diawali dengan peringatan halus.

"Dalam dunia diplomasi ada yang diawali dari soft dulu. Kenapa kalian mesti begitu? Kan begitu," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meyakini hubungan Indonesia dan Malaysia tidak akan memanas akibat isu perselisihan di sekitar Ambalat yang luasnya mencapai 15 ribu kilometer itu.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini menegaskan TNI tidak menggelar kekuatan di sekitar Blok Ambalat. "Tidak ada gelar kekuatan. Saya barusan dari sana. Tidak ada masalah," ujar Ryamizard di Garut, Jawa Barat, Jumat (12/6).

Pemerintah, menurut Ryamizard, mengedepankan dialog dalam menyelesaikan isu pertahanan dan keamanan. Apalagi, hal ini diamanatkan dalam perjanjian di antara negara ASEAN.

"Kita harus jaga persahabatan, kan sudah sepakat, 48 tahun lalu (saat pendirian ASEAN). Kalau ada perselisihan, selesaikan dengan dialog untuk mencari solusi. Tidak main tembak-tembak begitu," kata Ryamizard.

Saat ini TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara sedang menggelar Operasi Sakti di sekitar Blok Ambalat. Keduanya menurunkan alutsista mereka, seperti tiga KRI, dua pesawat Sukhoi 27/30, dan tiga F16 Fighting Falcon.

Sementara itu, petugas Landasan Udara Tarakan, Kalimantan Timur, sejak Januari hingga Mei tahun ini mencatat, terdapat sembilan pesawat berbendera Malaysia yang telah memasuki wilayah udara Indonesia, tepatnya di atas Blok Ambalat.

Sejak dekade 1960-an, Indonesia dan Malaysia memang kerap bersitegang terkait Blok Ambalat. Puncak perseteruan terjadi pada tahun 2002, ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia pada sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berada di Blok Ambalat. 

Sumber : CNN

readmore »»  

700 Prajurit TNI Dilepas untuk Jaga Perbatasan Selama 9 Bulan

BALIKPAPAN (MI) : Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan apel pelepasan pasukan Batalyon 521 dan 527, yang akan dikirim ke perbatasan Nunukan dan Tarakan. Apel tersebut digelar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (14/6/2015) pagi.

Pasukan ini merupakan pengganti dari pasukan Yonif 433 Kodam VII Wirabuana dan Batalyon Infantri 406 Candra Kusuma Purbalingga, yang saat ini melaksanakan tugas di perbatasan.

Prajurit TNI di perbatasan nantinya banyak membantu masyarakat yang kesulitan. Di sela waktu, mereka juga ikut membantu membangun rumah warga.

Diharapkan prajurit TNI betul-betul diterima oleh masyarakat sampai para prajurit diminta dipertahankan di daerah tugasnya.

Pangdam VI Mulawarman, Mayor Jenderal TNI Benny Indra Pujihastono mengatakan, prajurit yang ditugaskan diharap bisa meredam konflik antar suku, premanisme dan bisa menjalin hubungan baik dengan kepala suku atau kepala adat.

Deteksi awal Ilegal logging wajib dilakukan, antisipasi perdagangan manusia, penyelundupan narkoba dan berbagai bentuk kegiatan kejahatan harus bisa diatasi dengan penuh tanggung jawab.

"Dua Batalyon ini menggantikan Yonif 433 dan Yonif 406. Mereka akan ditugaskan selama sembilan bulan," ujar Pangdam.

Sesuai jadwal, 700 prajurit dari dua Batalyon ini akan diberangkatkan Senin (14/6/2015) mendatang, menggunakan KRI Teluk Hading. Prajurit melakukan patroli patok perbatasan di 1017, patok sepanjang 1038 kilometer.

Sumber :  TRIBUNKALTIM

readmore »»  

Menjaga Ambalat dengan Pesawat F16

Ambalat (MI) :  Pagi itu, pangkalan udara Tarakan, Kalimantan Utara terlihat berbeda. Pangkalan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Namun, cuaca kembali cerah setelah tiga puluh menit kemudian.
Belasan prajurit dari satuan angkatan udara mulai bersiap. Mereka akan menggelar operasi rutin selama satu tahun yang diberi sandi Perisai Sakti 2015.

Tiga pesawat tempur F16 milik TNI AU juga sudah terparkir di tempatnya. Hari itu, Kamis 11 Juni 2015 jadwal prajurit patroli menggunakan pesawat tempur tersebut. Tujuannya, untuk mengamankan kawasan Ambalat yang masih menjadi sengketa. Tarakan merupakan kawasan yang paling dekat dengan daerah yang menjadi perbatasan RI dengan Malaysia.

Dua pilot F16 dari Skadron Udara III Madiun mulai mendekati pesawat yang akan mereka tunggangi. Dengan berbagai persiapan sebelumnya, keduanya mulai menaiki pesawat menggunakan tangga bantuan yang sudah disediakan oleh crew pesawat.
Menggunakan helm dan perlengkapan lainnya, pesawat siap dioperasikan. Mesin pesawat tempur dinyalakan dan berjalan ke runway selanjutnya lepas landas.

Selama kurang lebih satu jam, pesawat buatan Amerika ini mengelilingi Ambalat. Kali ini tak ada pesawat pengintai dari Malaysia yang masuk ke daerah sengketa. Salah satu pilot F16, Kapten Ferry Rahman mengatakan, setelah dilakukan patroli tidak ditemukan ada pesawat maupun kapal yang sengaja melintas di kawasan itu.

"Hasilnya nihil, meski demikian kami tetap melakukan patroli selama satu tahun penuh," ujar Ferry saat ditemui VIVA.co.id usai patroli di Bandara Juwata Tarakan, Kalimantan Utara.
Selama patroli, kata Ferry, pantauannya tidak lepas dari hal-hal kecil. Meski hanya lewat udara tetapi gangguan tidak boleh masuk sedikitpun. Tak hanya F16, patroli saat itu juga dibantu dengan pesawat tempur Sukhoi dari markas pertahanan Makassar. Namun pesawat buatan Rusia itu tidak mendarat di Tarakan, hanya melintas saja.

Komandan Pangkalan Udara Tarakan, Letkol Penerbang Tiopan Hutapea mengatakan, sepanjang tahun 2015 sejak Januari hingga Mei 2015 sudah ada sembilan pesawat Malaysia yang masuk ke daerah sengketa.
Pesawat yang melanggar dari militer, sipil maupun pesawat tanpa awak. Modus yang mereka gunakan juga biasanya mengaku patroli, sengaja melintas namun bukan jalur semestinya dan masih banyak lagi. Dia sudah melaporkan kasus tersebut ke Mabes AU untuk selanjutnya diserahkan ke pemerintah.








Sumber :  VIVA

readmore »»  

Menhan: Pesawat Asing Masuk Wilayah RI, Jangan Dikhawatirkan

Jakarta (MI) : Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menanggapi santai laporan militer yang mendeteksi sejumlah pesawat militer/sipil asing yang memasuki tanpa izin wilayah Indonesia di perairan Ambalat. Pesawat asing yang dilaporkan adalah milik militer negara Malaysia.

Menurut Menteri, masyarakat tak perlu khawatir dan terprovokasi dengan laporan itu. Indonesia dan Malaysia, katanya, sudah menjalin persahabatan selama 48 tahun. Kedua negara juga bersepakat untuk menempuh jalan diplomasi kalau terjadi permasalahan atau sengketa.

"Kita sudah sepakat 48 tahun lalu jika ada perselisihan harus diselesaikan secara diplomatis," ujar Menteri kepada wartawan di Komplek Korps Bela Negara Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat, 12 Juni 2015.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan), kata Ryamizard, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada intinya, Kemenhan meminta peristiwa seperti itu tak perlu diributkan, apalagi kalau cuma ada pesawat melintas.

"Jangan khawatir, saya baru pulang dari Ambalat, memang tidak apa-apa, hanya lewat saja," kata Ryamizard.

Ryamizard menambahkan, tidak ada langkah yang mengarah kepada tidakan kekerasan untuk mengatasi pelanggaran kesepakatan tentang teritorial, seperti masuknya pesawat asing ke wilayah perairan Indonesia.

"Tidaklah. Kita jangan sampai menodai perjanjian 48 tahun lalu, kita tidak ingin perang, karena kasihan masyarakat," katanya.

Sembilan pesawat asing

Tiga pesawat tempur F-16 milik TNI disiagakan di Pangkalan Udara (Lanud) Tarakan, Kalimantan Utara, pada Kamis, 11 Juni 2015. Pesawat-pesawat itu didatangkan langsung dari Lanud Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur.

TNI menyiagakan jet-jet tempur itu menyusul laporan bahwa ada peningkatan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia, terutama di perairan Ambalat, kawasan sengketa. Radar TNI mendeteksi sedikitnya sembilan pesawat sipil dan militer asing tanpa izin memasuki wilayah Indonesia sejak Januari sampai Mei 2015.

Menurut Komandan Lanud Tarakan, Letnan Kolonel Penerbang Tiopan Hutapea, ragam modus pelanggaran batas oleh pesawat sipil atau militer asing itu. Ada yang sengaja melintas dengan alasan patroli, melenceng dari jalur seharusnya dan dibelokan ke Ambalat, dan lain-lain.

Tiopan menjelaskan, setelah mengetahui pesawat asing tak dikenal itu, dia langsung berkoordinasi dengan Mabes TNI Angkatan Udara. Sehari kemudian, pesawat tempur Sukhoi dan F16 langsung berpatroli di kawasan sengketa itu.

Namun, Tiopan menambahkan, sehari tak dipatroli dengan pesawat tempur, pesawat asing milik negara tetangga kembali mengudara di Ambalat. Kurangnya pesawat intai di Tarakan menjadi salah satu hal yang membuat TNI Angkatan Udara tidak bisa bertindak cepat saat pesawat militer negara tetangga memasuki kawasan terlarang.

"Sekarang, pesawat tempur hanya ada di Madiun dan Makassar, dan itu jauh dari Ambalat. Butuh 20-30 menit hingga sampai di lokasi tempat pesawat asing itu berada. Kami tetap berkoordinasi dengan pimpinan untuk selanjutnya disiagakan pesawat intai di Tarakan agar lebih mudah menyergap musuh," kata Tiopan.

Tiopan menjelaskan, ada dua tindakan yang dilakukan jika pesawat asing masuk ke Indonesia. Pertama, mengirim surat melalui diplomatik dan kedua menghancurkan.

"Selama ini dengan cara diplomatik dinilai tidak ampuh, sebab akan diulang terus. Buktinya masih ada yang melintas dengan sengaja meski sudah tahu itu kawasan sengketa. Kan, sama saja provokasi," ujarnya.

Cara kedua adalah penghancuran pesawat asing dengan pesawat intai bisa saja dilakukan dengan Sukhoi. Tetapi cara kedua ini belum bisa dilakukan mengingat tidak ada pesawat di Tarakan yang bisa dengan cepat mengeksekusi target.

Ambalat

Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia.

Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.

Sumber : VIVA

readmore »»  

TNI AU Siap Tambah Radar di Nunukan

Tarakan (MI) : Panglima Komando Operasi TNI AU 2, Marsekal Muda Barhim, mengatakan bahwa Angkatan Udara serius memperkuat pengawasan di kawasan Ambalat. Komitmen tersebut ditempuh TNI AU usai sembilan pesawat asing masuk ke wilayah Ambalat tanpa izin. Salah satu cara yang ditempuh TNI AU adalah menambah radar udara di Nunukan, Kalimantan Utara.

"Komando Pertahanan Udara Nasional punya radar baru yang siap dikirim dari Jakarta," kata Barhim kepada wartawan di Pangkalan Udara Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis, 11 Juni 2015.

Sayangnya Barhim masih merahasiakan jenis radar yang akan dipasang di Nunukan. Dia hanya mengatakan jika radar baru tersebut punya kemampuan seperti radar militer pada umumnya, yakni mampu mendeteksi pesawat sipil dan pesawat militer.

Angkatan Udara berharap tambahan radar tersebut mampu meningkatkan pengawasan di wilayah Ambalat yang masih menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Saat ini TNI AU memiliki Satuan Radar 225 yang berada di Tarakan, Kalimantan Utara. Sebagai senjata andalan radar Plessy AR 325 Commander yang berdiri kokoh di bukit di Kecamatan Tarakan Timur. Radar tersebut mampu melihat sejauh 250 mil laut atau 400 kilometer dari Tarakan.

Walhasil satuan radar yang dikomandani Mayor Suwarma Hasal itu berhasil mendeteksi sembilan pesawat asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin sejak Januari 2015. Mereka pun berhasil mengidentifikasi sembilan pesawat tersebut terdiri dari pesawat militer, pesawat sipil, hingga pesawat tanpa awak atau drone.

Satuan Radar 225 juga pernah mencatat sebuah pesawat yang terbang dari Labuan di Utara Sabah menuju Tawau, Malaysia, yang berjarak tak terlalu jauh. Namun sayangnya pesawat asing tersebut malah bablas menuju Ambalat sebelum mendarat ke Tawau. "Pesawat asing itu sempat berputar di Ambalat selama 30 menit sebelum mendarat ke Tawau," kata Suwarma.

Sumber : TEMPO

readmore »»  

Ketika Drone Negeri Jiran Mondar-mandir di Ambalat

Tarakan (MI) : Teknologi yang semakin berkembang membuat segala macam cara ditempuh negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Tujuannya untuk merebut wilayah yang hingga kini masih dalam status quo atau sengketa.

Upaya ini yang dilakukan negara tetangga melalui pantauan udara di kawasan Ambalat, pulau terluar Indonesia. Tak hanya melalui pesawat militer atau sipil, mereka (negara tetangga) pun memantau aktivitas daerah tersebut dengan pesawat 'hantu'.

Disebut pesawat 'hantu' lantaran tidak dikendarai oleh awak. "Ada pesawat tanpa awak juga yang masuk radar kami berada di Ambalat. Ini terjadi beberapa kali. Pesawatnya ada tetapi dikendalikan dari jarak jauh atau yang sekarang ini dikenal dengan sebutan drone," ujar Komandan Pangkalan Udara Tarakan, Letkol Penerangan (Pnb) Tiopan Hutapea di Markas Lanud Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis, 11 Juni 2015.

Tio menjelaskan, drone itu masuk dalam sembilan pesawat yang sudah menyelinap tanpa izin ke Ambalat. Sementara untuk mengatasi permasalah perbatasan tersebut, Indonesia juga sudah melakukan pertemuan hingga ke 27 kali dengan Malaysia, namun tidak ada hasil.

Bahkan yang lebih parah, lanjut Tiopan, Malaysia selama ini sudah mengklaim wilayah Ambalat di sektor tertentu di mana sektor tersebut merupakan milik Indonesia.

Syarat memiliki wilayah itu harus negara kepulauan. "Sudah jelas-jelas jika Indonesia itu negara kepulauan. Kami tidak mau tragedi Timor-timor dan Sipadan Ligitan kembali terjadi. Harus kami perjuangkan meski dengan keterbatasan yang ada. NKRI harga mati," jelas Tio sapaan Tiopan.

Tio menjelaskan, kondisi seperti ini sudah sangat kritis, sebab pesawat asing itu bisa kapan saja datang jika tidak ada penanganan dini. Untuk itu, TNI dengan segala kesatuan angkatan yang ada menggelar operasi Perisai Sakti 2015 yang dilakukan sepanjang tahun ini.

Tujuannya agar meniminalisir segala kemungkinan yang ada. "Dengan adanya operasi ini membuktikan jika TNI ada untuk menjaga wilayah hingga perbatasan melalui jalur darat, laut dan udara," kata Tio.

Sumber : VIVA

readmore »»  

Pesawat Militer Malaysia 9 Kali Pancing TNI di Perbatasan

Tarakan (MI) : Pesawat perang milik militer Malaysia diduga melanggar, masuk wilayah udara Indonesia tanpa izin. Hingga Mei 2015, sebanyak 9 penerbangan yang melanggar wilayah udara, masuk angkasa yang menjadi tanggung jawab Pangkalan TNI AU Tarakan, Kalimantan Utara.

Hal ini disampaikan komandan Lanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea kepada wartawan di Lanud Tarakan Rabu (10/6/2015).

Adanya penetrasi pesawat asing memasuki wilayah udara Ambalat ini terpantau Satuan Radar 225 Kosek II, Kohanudnas di Tarakan.

Menurut komandan satuan radar Mayor Lek M Suarna, penetrasi seringkali dilakukan pesawat Malaysia. Sebanyak sembilan kali pesawat militer negeri jiran, lepas landas dari Tawau dan memasuki wilayah Indonesia di atas perairan Ambalat.

Pesawat itu bisa leluasa memasuki batas wilayah Indonesia dan mengudara hingga 30 menit di atas perairan Nusantara.

Mereka diperkirakan sudah melakukan perhitungan, bila pesawat TNI AU akan mencegat, membutuhkan waktu satu jam lebih untuk mencapai Ambalat, setelah lepas landas dari Lanud Hasanuddin, Makassar. 

Untuk menangkal berbagai pelanggaran wilayah itu, dilaksanakan operasi militer gabungan dengan sandi Perisai Sakti 2015. Operasi ini dilakukan secara bersama oleh TNI AU dan TNI AL, berupa penyiagaan pesawat tempur F-16, Sukhoi, T50i Golden Eagle, Super Tucano, serta kapal perang di perairan Ambalat.

Menurut pengamatan Warta Kota, tiga pesawat tempur F-16 sudah disiagakan untuk melakukan operasi intersep dan patroli. Pesawat Hercules juga disiapkan untuk melakukan penerjunan pasukan. Rabu malam, sepasukan anggota Kopassus juga diterjunkan melalui udara untuk melakukan operasi darat di perbatasan Kalimantan Utara.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Danlanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea mengeluhkan sulitnya mengintersep pesawat nakal yang memasuki Indonesia tanpa ijin. Hal ini karena pesawat tempur yang bersiaga, jauh letaknya dari Tarakan. Untuk menintersep, butuh waktu 1 jam dari Makassar atau 1 jam lebih pesawat melesat dari Madiun.

Setelah adanya infiltrasi pesawat asing itu, Danlanud meminta disiagakan pesawat tempur di Tarakan. Saat pesawat tempur disiagakan, tidak ada penyusup yang memasuki wilayah Ambalat. Namun setelah pesawat tempur ditarik kembalimke pangkalannya, penyusupan pesawat asing terjadi lagi.
Idealnya ditempatkan minimal satu skuadron penyergap di Lanud Tarakan. Demikian diungkapkan Tiopan

Sumber :  TRIBUNKALTIM

readmore »»  

Pesawat F-16 Skadron Udara 3, Laksanakan Operasi Perisai Sakti Di Tarakan

Tarakan (MI) : Pastikan dan cek kembali peralatan pendukung yang akan dibawa, sehingga apa yang diperlukan dalam mendukung tugas operasi “Perisai Sakti” dapat berjalan dengan aman dan lancar, demikian penekanan Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Donny Ermawan T. M.D.S, pada briefing pagi, sebelum satu flight F-16 berangkat menuju Lanud Suharnoko Harbani di Tarakan Kalimantan Utara. Rabu (10/6).

Satu flight pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 3 Letkol Pnb M. Anjar Legowo, untuk melaksanakan operasi menjaga wilayah perbatasan di Tarakan Kalimantan Utara, dengan sandi Perisai Sakti, hingga tanggal 13 juni 2015.

Dalam melaksanakan misi operasi perisai sakti tersebut Komandan Lanud Iswahjudi berpesan agar melaksanakan misi operasi sesuai prosedur yang yang telah ditetapkan serta jaga keamanan individu selama pelaksanaan misi operasi.

Sumber : TNI AU

readmore »»  

TNI AU Kesulitan Menindak Pesawat Asing yang Langgar Perbatasan

Tarakan (MI) : Komandan Landasan Udara (Danlanud) Tarakan Letkol TNI AU Toipan Hutapea mengatakan angkatan udara kesulitan menindak pesawat asing yang melanggar perbatasan. Karena itu, TNI AU khawatir adanya pesawat asing yang nantinya dapat memasuki dan merebut wilayah Ambalat.

"Kami khawatir Ambalat akan jadi yang ketiga direbut jika kita biarkan, dan kami memiliki hambatan untuk ini," ujar Toipan Hutapea, di Landasan Udara Tarakan, Kalimantan, Rabu (10/6/2015).

Kesulitannya, kata dia, karena tidak adanya pesawat tempur sergap yang dapat menghalau pesawat asing masuk ke wilayah udara Indonesia. "Kami tidak miliki pesawat tempur sergap. Negara tetangga tahu itu, karenanya mereka tak takut untuk melewati perbatasan," ujar dia.
Dia melanjutkan, tindakan yang sudah coba dilakukan TNI AU dengan membawa persoalan ini ke tingkat PBB. Toipan mengatakan pada tingkat internasional, Indonesia sudah memberikan peringatan sebanyak 27 kali.

"Sudah dua puluh tujuh kali disampaikan peringatan kepada mereka (pelanggar), namun sampai dengan saat ini tidak dihiraukan," tutur Toipan.
Komandan Landasan Udara (Danlanud) Tarakan Letkol TNI AU Toipan Hutapea sebelumnya mengatakan, Ambalat, Kalimantan Utara terancam direbut.

Hal ini dia ungkapkan melalui tanda-tanda pelanggaran di udara. Toipan menuturkan radar deteksi pesawat yang berlokasi di Tarakan, Kalimantan Utara, beberapa kali menangkap pesawat asing yang melewati wilayah perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. 

Sumber : Metrotvnews

readmore »»  

Tiga Unit F-16 TNI AU Patroli di Ambalat

Tarakan (MI) : Tiga unit pesawat tempur F-16 Fight TNI AU akan melakukan patroli udara di wilayah Ambalat, Kalimantan Utara, hari ini, Kamis, 11 Juni 2015. Tiga jet tempur F-16 tersebut sengaja didatangkan dari Skuadron 3, Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun, Jawa Tengah.

"Ketiga pesawat F-16 sudah tiba di Pangkalan Udara Tarakan sejak kemarin," kata Komandan Pangkalan Udara Tarakan, Letnan Kolonel Tiopan Hutapea kepada wartawan hari ini.

Patroli ketiga jet tempur buatan Amerika Serikat itu dipimpin langsung oleh Komandan Skuadron 3 Letnan Kolonel Anjar Legowo. Menurut Letkol Tiopan, patroli udara ini merupakan rangkaian kegiatan operasi Perisai Sakti 2015.

Operasi Perisai Sakti merupakan patroli gabungan Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang dilakukan sepanjang tahun 2015. Dalam operasi tersebut, secara bergantian Angkatan Udara dan Angkatan Laut akan mengirimkan sejumlah alat utama sistem persenjataannya khusus menjaga wilayah perairan sekitar Ambalat.

"Hari ini giliran F-16 TNI AU yang melakukan patroli," kata Tiopan. Sebelumnya sejumlah alutsista milik TNI AU terbang patroli di Ambalat, antara lain: Boeing 737 Surveilance, Sukhoi SU-27 dan SU-30, T-50i Golden Eagle, T-314 EMB Super Tucano, dan C-212 Casa.

Sesuai rencana, ketiga pesawat F-16 akan terbang di wilayah A-7 atau Selatan Ambalat yang seluas lebih dari 300 mil laut. Wilayah tersebut masih menjadi persoalan bagi Indonesia dan Malaysia. Sebab Malaysia sebagai negara yang bukan kepulauan masih menganggap perairan Ambalat milik mereka. Padahal wilayah tersebut merupakan kedaulatan Indonesia. Untuk memperkuat kedaulatan, Indonesia telah membangun satu menara suar di atas Karang Unarang perairan Ambalat.

"Patroli Perisai Sakti merupakan bentuk upaya TNI mempertahankan wilayah kedaulatan NKRI," kata Tiopan.

Selain operasi patroli F-16, Komando Pasukan Khusus TNI AD ikut serta meramaikan aktivitas di sekitar perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Sekitar 120 pasukan Kopassus melaksanakan latihan terjun malam di sekitar perbatasan. Latihan terjun malam dilaksanakan Rabu malam, 10 Juni 2015, dengan menumpang dua unit C-130 Hercules milik TNI AU.

Sumber : TEMPO

readmore »»  

Nasionalisme Harus Dijaga dari Perbatasan

Jakarta (MI) : Ketertinggalan masih menjadi masalah besar di derah perbatasan terluar NKRI. Hanya dengan kebijakan yang jelas, maka pembangunan infrastruktur yang tepat mampu menggerakan roda ekonomi secara efektif.
"Masalah utama yaitu infrastruktur jalan sehingga ekonomi di perbatasan masih lemah," ujar anggota Badan Kajian MPR Ali Taher dalam diskusi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2015).
Masalah lain di perbatasan, adalah minimnya anggaran untuk para prajurit TNI penjaga perbatasan dan aparat terkait. Di sisi lain produk dalam negeri pun kalah bersaing akibat harga yang terlalu mahal dibanding produk serupa dari negara tetangga.
"Ini semua bisa berdampak degradasi nasionalisme," ujar politikus PAN ini.
Ketua Lembaga Demografi UI, Sonny H. Harmadi mengingatkan membangun daerah perbatasan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Bukan hanya karena cenderung lebih miskin, tapi demi kedaulatan ekonomi di perbatasan.
"Ingat masih ada sengketa tapal batas sehingga memengaruhi pengelolaan sumber daya alam di perbatasan. Perbatasan juga pintu berbagai penyelundupan," imbuhnya. 
Sonny bahkan mengusulkan membangun universitas di perbatasan dan pembangunan jalan di sepanjang tapal batas. "Universitas ini bisa menarik orang untuk tinggal di perbatasan. Sedangkan pembangunan jalan di tapal batas agar patok batas negara tidak berubah. Keduanya bisa mengembagkan daerah perbatasan," jelasnya. 

Sumber : Metrotvnews

readmore »»  

Di Titik Perbatasan RI-Malaysia ini Tak Ada Pos Jaga, Bisa Bebas Keluar Masuk

Jakarta (MI) : Cerita dari perbatasan RI-Malaysia di bumi Kalimantan tak ada habisnya. Kali ini dari titik perbatasan di Jagoi Babang, Bengkayang, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Serikin Malaysia.

Di titik perbatasan ini, jalan sudah lebar dan lumayan permanen. Kendaraan pun leluasa melintas. Hanya saja menjadi persoalan, bagaimana bila para penyelundup masuk?

Seperti pada Senin (25/5) Polda Kalbar mengamankan truk yang mengangkut ratusan tabung gas bercap Petronas. Hasil pemeriksaan, tabung itu diangkut dari perbatasan Jagoi Babang.

“Di titik itu memang sangat rawan, tidak ada CIQ (custom, imigration, dan wuarantine),” jelas Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto.

Arief mengakui tak ada gate di titik itu. Kondisi jalan yang bagus dan besar akan memudahkan mereka yang berniat jahat melakukan penyelundupan.

“Pos polisi jaraknya 3 Km dari batas itu. Kami repot juga harus mengawasi tanpa fasilitas gate pemeriksaan. Memang Jagoi Babang harus menjadi prioritas untuk dibangun PPLB,” terangnya.

Namun Arief berupaya memaksimalkan kemampuan personel kepolisian dalam melakukan pengawasan. Polisi mengawasi setiap kendaraan yang melintas.

“Pengamanan kami lakukan berlapis, kalau di jalur awal lolos akan kena tangkap di Polres/Polsek jalur berikutnya,” tutup dia.

Sumber : Detik

readmore »»  

Inilah Pesan KASAD saat Lepas Satgas Pengamanan Perbatasan RI - Malaysia

SURABAYA (MI) : Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melepas pemberangkatan satuan tugas pengamanan perbatasan RI Malaysia di Mako Yonif 527 Laba-Laba, Lumajang, Jawa Timur, Selasa (19/5/2015).

Prajurit yang diberangkatkan sebanyak dua Batalyon atau setara 700 personel, 1 SSY Yonif 521 Macan Kumbang Kediri dan 1 SSY Yonif 527 Laba-LabaLumajang, ke perbatasan Nunukan Kalimantan Utara dan Malinau Kalimantan Timur menggantikan personel sebelumnya yang telah bertugas selama 9 bulan.

Yonif 521 Macan Kumbang menggantikan Yonif 433 Kostrad Makassar dan Yon 527 Laba-Laba menggantikan Yonif 405 Kodam IV Diponegoro Jawa Tengah.

Menurut Gatot Nurmantyo, Yonif 527 Baladibya Yudha Lumajang merupakan batalyon terbaik dari jajaran Kodam V Brawijaya ketika di medan perang.

Gatot Nurmantyo mengatakan, prajurit yang bertugas di perbatasan agar bisa membawa diri, mendekati dan mencintai masyarakat, menjaga kehormatan TNI, Bangsa dan Negara.

"Selama di tempat tugas, jaga disiplin. Ini tugas negara, jaga perbatasan Negara dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan sampai ada pelanggaran sedikitpun," kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dijawab serentak oleh prajurit dengan kalimat “Siap”.

Jenderal Gatot menambahkan, jika ada pelanggaran patok batas, tangkap sebisa mungkin tidak dilukai dan kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian guna proses pengusutan.

Kasad juga mengingatkan agar prajurit ikut mewaspadai kerawanan penyelundupan narkoba dan minuman keras, melalui perbatasan.

"Yang perlu kalian waspadai termasuk bahaya penyelundupan Miras dan Narkoba di perbatasan, camkan itu," lanjutnya.

Ditambahkan, prajurit yang berprestasi selama bertugas di perbatasan akan diproyeksikan untuk mengemban tugas mewakili pasukan penjaga perdamaian di luar negeri.

Sumber :    TRIBUNNEWS

readmore »»  

KSAD minta prajurit jaga daerah perbatasan

Kediri (MI) : Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD ) Jendral TNI Gatot Nurmantyo meminta prajuritnya untuk menjaga daerah perbatasan, ikut mengamankan dari berbagai ancaman tindakan kejahatan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia.

"Ada banyak kerawanan misalnya illegal logging (pembalakan liar), traficking (perdagangan manusia), serta narkotika," katanya ditemui saat meninjau persiapan prajurit Batalyon Infanteri 521 Kediri, Jawa Timur, Selasa.

Kasad yang ditemui di Kediri itu mengatakan, potensi kejahatan itu sudah sangat berbahaya, khususnya narkotika. Banyak narkotika sengaja diselundupkan dari luar negeri ke Indonesia, dengan memanfaatkan jalur perbatasan.

Ia juga selalu menekankan pada prajuritnya untuk selalu koordinasi dengan kepolisian untuk ikut menjaga perbatasan. Hal itu penting dilakukan, mengingat perbatasan di Indonesia sangat luas. 

"Narkoba sudah sampai wilayah perbatasan dan ini berbahaya. Kami selalu tekankan agar prajurit koordinasi dengan kepolisian agar ikut menjaga perbatasan, jangan sampai narkoba lewat perbatasan," ujarnya.

Ia juga mengatakan, sengaja datang ke Batalyon Infanteri 521 Kediri, guna memantau langsung kesiapan sebelum mereka berangkat bertugas ke Kalimantan Timur. Ia juga mendapatkan kejelasan terkait dengan jumlah anggota, sampai berbagai macam perlengkapan baik pribadi ataupun kesehatan.

"Sejauh mana persiapan satuan ini untuk berangkat ke kalimantan baik perorangan ataupun persenjataan. Dan, saya lihat mereka sudah siap," katanya.

Ia juga mengatakan, tugas menjaga perbatasan merupakan tugas yang sangat didambakan oleh prajurit. Saat ini, negara memberikan kesemapatan, sehingga ia berharap hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh prajurit yang akan bertugas.

Kasad juga mengatakan, nantinya akan ada dua batalyon yang ditugaskan, yaitu Batalyon infanteri 521 Kediri dan Batalyon 527 Lumajang. Mereka berangkat pada Mei 2015 ini, dengan jangka waktu bertugas 9-10 bulan. 

Secara jumlah, Batalyon Infanteri 521/Dadaha Yodha Kediri, ada 350 prajurit. Selain dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas baik keperluan pribadi ataupun untuk menjaga lokasi perbatasan, mereka juga mendapatkan fasilitas berupa insentif. Setiap anggota mendapatkan dana insentif sekitar Rp1,8 juta per bulan, dimana dana itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. 

Sumber : ANTARA

readmore »»